The 2-Minute Rule for intelijen indonesia

Wiki Article

. Intelligence products and services must abandon the old paradigm in understanding threats and pay out near notice to new issues for instance global terrorism.

Praktik intelijen tidak seperti lembaga pro-justisia yang mengumpulkan bukti selengkap-lengkapnya untuk menggolongkan sebuah tindakan sebagai perbuatan melawan hukum. Penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.

Rather then offering safety on line, SAFENet claimed that they'll instead give rise to new fears, the place police can present up Anytime in citizens’ digital Location. The Digital law enforcement could probably wipe out the civic freedoms and on the web civic Place.

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Hal ini juga disampaikan oleh Awani, yang menekankan perlunya tanggapan cepat terhadap ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi facts.

Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.

Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.

Acara tersebut juga membahas berbagai aspek pengawasan terhadap BIN yang perlu ditingkatkan, seperti pengawasan anggaran, operasi intelijen, dan regulasi. Di sisi lain, pentingnya meningkatkan akuntabilitas pengawasan intelijen juga menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut.

The brand new regulation also generates prison penalties for members of CSOs. By way of example, Write-up 82A states that clients who violate prohibitions directed at CSOs can even be convicted.

’) or Twin-operate of Armed Forces of the Republic of Indonesia which was sent in 1958 and afterwards adopted in the course of the Soeharto administration. This idea is a method for ABRI never to be under civilian Manage, but at the same time to not dominate making sure that it becomes a armed forces dictatorship. On seventeen October 1952, Nasution [and Common Simatupang] mobilized their troops to encircle the Presidential palace to protest civilian interference in military services affairs, and aimed the cannon muzzle at the palace.

Kegiatan intelijen adalah kegiatan yang menyangkut rahasia negara, mengingat hal tersebut maka pertanggungjawaban anggaran intelijen harus diberlakukan secara khusus tanpa mengurani akuntabilitasnya.

Kumpulan informasi, melakukan kegiatan untuk melindungi terhadap, kegiatan intelijen yang informasi lebih lanjut ditujukan terhadap Amerika Serikat, dari kegiatan teroris internasional, kegiatan perdagangan obat bius, dan kegiatan lainnya sebagai penangkal atas seteru yang diarahkan kepada Amerika Serikat oleh kekuasaan, organisasi, orang dan agen dari pihak asing;

Peran aktif akademisi, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendorong reformasi intelijen yang lebih adaptif dan demokratis.

[22] Thus, the navy bodies attached on the civilian federal government ultimately carried out an intelligence ‘purpose’ to guard from what the Orde Baru